Prijo Atmodjo
KEDIRI - Wakil Ketua DPRD Katino dan Anggota DPRD Kota Kediri menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mengundang ekskutif terkait rencana pembangunan jalan tol Kediri-Tulungagung.
RDP yang digelar di Ruang Sidang DPRD Kota Kediri Jalan Mayor Bismo Kota Kediri Jawa Timur, Senen (7/11/2022).
Usai melakukan RDP bersama Legislatif. Kepala Dinas PUPR Kota Kediri Endang Kartika Sari kepada wartawan mengatakan, kemarin, PUPR setelah melakukan survey baru dimintai data. PUPR tidak diberitahu.
Hari ini kami masih mengumpulkan datanya karena data itu di berbagai OPD. Ada DLHKP, PUPR dan DPPKA Kota Kediri. Itu semua akan kita kumpulkan. Ada 10 data dari sertifikat sampai dengan daya dukung tanahnya.
"Jadi kami tetap koordinasi, jadi tidak hanya dengan PUPR Kota Kediri, tapi Bappeda dan DPPKA dengan Kementrian PUPR untuk melakukan kordinasi, " ucap Endang.
Sekda sendiri juga meminta untuk mencukupi data-datanya dulu. Lanjut Endang, nanti setelah kita kumpulkan kita setorkan ke balai. Kemudian pihak balai yang akan melakukan review atau evaluasi.
Disinggung terkait rencana pembangunan Jalan tol. Aset Pemkot yang terdampak Jalan tol, ada sekitar 91 SHP yang terkena milik Pemkot, kalau sama warga sekitar 1031 bidang. Titiknya belum fix karena menunggu penentuan lokasi (Penlok).
Menurutnya kenapa titik kordinatnya belum keluar, karena penloknya juga belum keluar, nanti kalau penlok sudah ditentukan baru bisa fix.
"Kalau mau tanya aset milik Pemkot 91 SPH coba langsung tanya ke DPPKA ke Pak Sugeng, "imbuhnya.
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Kota Kediri Katino dari Fraksi Partai Gerindra menjelaskan, bahwa RDP yang digelar kali ini bahwa temen-temen anggota DPRD selama ini setiap turun ke lapangan banyak masukkan dari masyarakat yang tanya kepastian.
"Dari masukkan tersebut pihaknya melakukan RDP untuk menanyakan langsung dari tim ekskutif. "Saya tadi sempat kecewa dari tim ekskutif setiap rapat dengan anggota dewan tidak pernah membawa data, " kesalnya.
Lanjut Tino sapaan akrabnya, kemarin, dari anggota dewan rumor di luar sudah sangat santer ada 8 kelurahan yang terdampak jalan tol. Ada 7 Kelurahan di Kecamatan Mojoroto dan 1 Kelurahan Semampir di Kecamatan Kota.
"Alhasil dari tanah yang terdampak ada tanah eks bengkok kelurahan ada sekitar 91 SHP. Yang mungkin bisa bertambah karena hari ini belum final, karena akan disampaikan akhir bulan Nopember, " ucapnya.
Disinggung terkait pengganti tanah eks bengkok yang terdampak. Katino menjelaskan, dari DPPKAD Sugeng akan mencari formasi, akan mencari tanah yang berdekatan dengan tanah bengkok yang sudah di ruislag.
|
Baca juga:
Bakamla RI Bangun 60 Rumah Susun di Batam
|
"Tidak menutup kemungkinan akan mencari tanah pengganti di daerah Kecamatan Pesantren. Kalau tidak bisa akan mencari tanah di Kabupaten yang terdekat dengan Kota Kediri, " urainya.
Alasan ekskutif rapat tidak bawa data. Tino mengatakan, alasan tidak membawa data karena masih berupa draft. Akan tetapi, setelah kita tekan akhirnya dipaparkan untuk exit tol di daerah Semampir Jalan Mayor Bismo dan wilayah Bujel.
"Namun, karena masih belum final masih menunggu penlok. Kami dari anggota dewan punya pemikiran untuk membangun Kota Kediri yang terimbas dari jalan tol, "ungkap Tino.
Hadir dalam RDP, yakni Wakil Ketua DPRD Katino, Kepala Dinas Perkim Hadi Wahyono, Kepala Dinas PUPR Kota Kediri Endang Kartika Sari, Ubaidillah Sekretaris Perkim Kota Kediri, Perwakilan Sekda, Perwakilan Bappeda dan DPPKAD Kota Kediri.
Hadir juga dari beberapa anggota DPRD Kota Kediri. Yaitu Nur Handayani Golkar, Erita Gerindra, Yasin NasDem, Anton Dipayasa PAN, Choirudin Mustofa NasDem, R.Bastomi NasDem, Mujono dari PKB dan Bambang Giantoro dari Hanura.
Updates 
Suferi 
Achmad Sarjono 
